Si Miskin dan BBM subsidi

Kita bahas mengenai BBM lagi ya. Dengan tetap tingginya subsidi BBM maka pasar produk kilang minyak Singapura aman karena patokan harga gunakan harga BBM Singapura. Di depan publik, semua seakan-seakan akui bahwa subsidi BBM salah sasaran, tapi kebijakan yang diambil sebaliknya. Adakah "penguasa" dibalik ini ?. APBN kita sudah terperangkap pada 5 pos pengeluaran : subsidi, utang, gaji, transfer ke daerah - yang lain sekedar bumbu-bumbu saja. DPR harus ingat bahwa APBN 2013 adalah APBN yang full dilaksanakan pemerintahan sekarang, 2014 sebagian oleh pemerintahan baru. Awas bom waktu. Masih terbayang ketegangan di sidang DPR saat pemerintah usulkan pengurangan subsidi BBM di APBNP 2012, di 2013 pemerintah malah naikkan. LUCU juga ngingat momen itu, ada fraksi yang ngambek juga, berasa masih remaja mungkin. hehehehe :D. Kembali ke topik 

Salut strategi Presiden SBY uji DPR : jika tidak setuju BBM naik-subsidi naik-utang naik-dana untuk infrastruktur dll kurang-itulah RAPBN 2013. Makna tersirat RAPBN 2013. Karena DPR dan mahasiswa dulu tidak setuju BBM naik, maka subsidi naik, utang naik, dana utk lain-lain berkurang - silahkan !!!. Krn DPR dan mahasisw dulu agar subsidi BBM tidak naik, diwujudkan di 2013, maka utang naik dan jangan minta jalan dan transportasi publik baik ya !!. Seru juga bisa mancing dijalan berlubang hehehe :D

Subsidi BBM dan listrik sekitar Rp 250 trilyun, 80% dinikmati orang mampu dan di Jawa/Bali. Pro poor dan adilkah ?. Sangat sulit kita percaya bahwa anda seorang yang amanah, jika dlm mengambil kebijakanpun tidak bisa konsisten. Sangat sulit meyakini bahwa anda adalah orang jujur, jika terbukti bahwa orang-orang kepercayaan anda berlaku sebaliknya dan anda biarkan. Sebagai info bahwa jumlah BBM bersubsidi yang dinikmati satu propinsi di Papua lebih kecil dari 1 SPBU di Jakarta. Adilkah ?. Makin banyak kendaraan di suatu daerah makin tinggi nikmati subsidi + pajak BBM + pajak kendaraan. Ayo beli mobil/motor. Adilkah ?. Orang mampu : beli mobil/motor +r umah + elektronik + sawah-utang kredit subsidi akan nikmati subsidi BBM + listrik + pupuk + bunga. Orang miskin dapat apa ?. 

Mitos yang selalu jadi asumsi APBN: 1) BBM dan listrik harus disubsidi, 2) harga produk petani harus rendah, dan 3) pajak kendaraan tidak dinaikkan. APBNP 2012, pemerintah "perang" dengan DPR untuk kurangi subsidi BBM, masih tahun yang sama, APBN-2013 pemerintah usulkan naik, peu nyo? cukop gura (bahasa aceh :D). Mengingatkan kembali bahwa 80% BBM subsidi dinikmati orang mampu dan 80% dinikmati di Jawa dan Bali, adilkah ?. Subsidi BBM terus naik dan transportasi publik tidak diperbaiki, penjualan mobil naik, macet, subsidi BBM melonjak. Ini adalah lingkaran setan, menyebalkan memang.

Total Rp 316 T, energi sekitar Rp 250 T (BBM 163 T), pangan sekitar Rp 40 T (pupuk Rp 16 t), transport umum < Rp 10 T. Adilkah?. Ketahanan pangan terganggu, energi alternatif tidak berkembang, pemakaian energi boros, subsidi BBMnya yang dinaikkan. Infrastruktur kita kurang, jalan terus macet, transportasi publik jelek, eh subsidi BBM untuk org mampu yang dinaikkan. Peningkatan subsidi BBM dan listrik yang bombastis tiap tahun akan jadi bom waktu pemerintahan berikutnya - disengaja ?. Mendengarkan penjelasan Effendy Simbolon tentang subsidi BBM kok saya bingung ya, mungkin otak saya ga nyampe, hehehe :D. 

Pada APBNP2012, pemerintah "berantem" dengan DPR untuk kurangi subsidi, tapi APBN2013 justru pemerintah naikkan subsidi, bingung kan ?. Iya, saya juga bingung hehe :D. Ada pihak yang ngaku berjuang untuk rakyat kecil, tapi menolak pengurangan subsidi yang jelas-jelas dinikmati oleh orang mampu. Subsidi listrik dan BBM yang capai Rp 260 trilyun dinikmati orang yang punya rumah dan kendaraan, yang tidak punya dapat apa ?. Subsidi APBN2013 : Rp 260  untuk BBM dan listrik, hanya Rp 15 T untuk pupuk dan hanya Rp 130 m untuk benih, propoor ?. Tetap tingginya BBM yang disubsidi maka yang senang adalah kilang minyak Singapura karena standar harga yang digunakan adalah harga Singapura (MOPS). Salah satu beban APBN2013 adalah meningkatnya subsidi listrik lebih 2x dari sekitar Rp 40 T menjadi sekitar Rp 90 T, itupun sudah akan dinaikkan.

Bagaimana menjaga kebocoran BBM besubsidi sebesar 43 juta ton dengan perbedaan harga sekitar Rp 5000/liter, dengan nilai sekitar Rp 150 T ?. Penyebab defisit, turunnya harga komoditas tambang dan pertanian, naiknya impor BBM, tapi yang disubsidi kok BBM, ya konsumsi naik. Makin banyak mobil, rumah, mall, hotel dll di daerah rakyatnya akan nikmati subsidi besar dan pemda dapat pajak BBM besar, yang miskin ? adilkah ?. Jika negara maju karena kalimat, konsep, dan suasana pidato pimpinan yang harus bagus, mungkin Indonesia yang termaju. hehehe 

Saya melihat kecenderungan setiap buat kebijakan disisakan ruang kompromi degan persyaratan tertentu, ini rawan terjadi transaksi. Bagaimana jaga kebocoran BBM subsiddi sebesar 42 jt kiloliter, disparitas harga 5000/ltr, total nilai Rp 190 T, dan tersebar di seluruh Indonesia ?. Prinsip barang subsidi (premium, pupuk dll) tidak boleh diperdagangkan, tapi diantarkan ke yang berhak (pengguna akhir) dengan harga tertentu. Barang subsidi adalah barang yang disediakan oleh pemerintah untuk rakyat yang berhak, jika yang tidak berhak "membeli" itu melanggar hukum. Akan habisnya kuota BBM bersubsidi dan akan bengkaknya dana subsidi 2012 bukan hanya terjawab pemerintah, tapi juga DPR dan yang demo. 

Pihak-pihak yang dukung peningkatan subsidi BBM, mohon jangan atasnamakan rakyat banyak, karen yang nikmati adalah orang mampu di kota. Perjuangan subsidi BBM oleh parpol bisa digunakan rakyat banyak, Parpol mana yang memihak kepada rakyat atau memihak kepada penumbangnya (orang mampu). Semakin tinggi konsumsi BBM, impor BBM akan naik, APBN naik, utang naik. Apa yang dinikmati orang miskin ? Ikut terbebani utang !!. Subsidi BBM, listrik 2013 Rp 260 trilyun, subsidi pupuk Rp 15 T dan subsidi benih Rp 130 milyar, eh mau swasembada pangan !. Seperti daerah lain, jangan tambah kuota BBM subsidi DKI sebelum diuangkap penyebab kuotanya habis, agar adil dengan daerah lain. Saat Kalimantan krisis BBM bersubsidi yang ditambah adalah BBM non subsidi, DKI kok yang mau ditambah BBM subsidi, mohon agar adil. 

BBM bersubsidi bukan barang dagangan, harus dibeli pengguna akhir di SPBU. Kenyataannya, jual banyak eceran di depan SPBU. Jangan tambah BBM bersubsidi di DKI sebelum ada audit penyebab kekurangan-seperti daerah lain juga, agar adil !! Saat daerah luar jawa kekurangan BBM subsidi, diminta sabar atau ditambah BBM non subsidi. DKI langsung diusulkan tamba BBM subsidi, adil ?. Konsumsi BBM yang tinggi di DKI, otomatis naikkan penerimaan pajak BBM utk Pemda, daerah lain dapat apa ?. Kekurangan BBM subsidi 10% di atas kuota, terbesar di DKI (37,4 % di atas kuota). Nilai subsidi kekurangan tersebut Rp. 20 T, untuk layani orang mampu!!. Untuk nutupi kekurangan BBM subsidi 2012, akan nambah beban APBN Rp 20 t, mayoritas dinikmati orang mampu di Jakarta, adilkah ?. Selamat kepada pihak-pihak yang telah perjuangkan kenikmatan orang mampu melalui subsidi BBM yang akan capai sekitar Rp 200 T, kepad yang tidak nikmati berdoa saja.

Penyelesaian masalah subsidi BBM tidak bisa dengan pendekatan keputusan politis populis, tapi harus dengan pendekatan politik keadilan dan kesejahteraan. Penetapan kebijakann subsidi BBM, baiknya Pemerintah dan DPR harus berhenti saling "menjebak" dan saling lempar tanggung jawab. Kaya main patok lele kan gitu, hehehehe....

Jika terjadi kekisruhan, kebocoran, ketidakadilan, beban APBN (termasuk utang), kita harus obyektif melihat penyebabnya, bukan selalu pemerintah. Semakin banyaknya pos APBN yang bersifat mandatory seperti : pendidikan, transfer ke daerah, subsidi, BPJS dll akan sulitkan penyusunan APBN. Tidak adanya usulan kenaikan BBM pada RAPBN2013, teringat hal yang sama pada 2003 yang juga tidak usulkan kenaikan sehingga jadi beban pemerintahan 2004. Jika tidak ada perubahan kebijakan RAPBN, siapapun jadi Presiden 2014, hanya punya ruang atur APBN sktr 30% karena anggaran sudah terikat seperti subsidi. Mohon para politisi agar tidak jadikan masalah subsidi BBM untuk saling menjebak demi perebutan kekuasaan. Kasihanilah si miskin, tega bener sih :(

Perbaikan kebijakan subsidi BBM yang bebani APBN dan tidak adil sulit, karena ibarat semua mau makan nangkanya tapi ga ada mau kena getahnya, sama juga kaya mau makan duren tapi ga mau makan kulitnya. hehehe :D. 4 (empat) masalah besar subsidi BBM : 1) tidak adil, 2) salah sasaran, 3) bebani APBN, 4) penyelundupan/kebocoran. Jika ada yang menonton berita di tv one, tanggal 20/06/2013, pukul 8 pagi. Tv one memberitakan bahwa polisi menyita 96,3 ton tangker solar bersubsidi. 

Penetapan kuota BBM subsidi per daerah: konsumsi sebelumnya dan penjualan kendaraan baru (orang mampu), bukan untuk umum. Tambahan kuota BBM tambah beban subsidi Rp 12 t untuk orang mampu dan para pembocor BBM, orang miskin dapat apa ? propoor ?. Media massa yang dibutuhkan adalah yang mengemukakan fakta dan keinginan murni rakyat, bukan atas keinginan pemilik atau penguasa. Sangat besar peran media dalam menggiring sebuah opini/isu, sebaiknya media massa mencerdaskan rakyat bukan malah jadi kompor. Pertamina diminta jadi besar, sementara tiap selalu ditugaskan untuk salurkan BBM subsidi untuk orang mampu dan pembocor BBM yang tidak menguntungkan. 

Pemerintah dan DPR yang terhormat, katanya sih gitu. Jangan cari pencitraan dari kebijakan subsidi BBM karena yang rugi adalah rakyat banyak dan jangka panjang !!!. Jangan gunakan kebijakan subsidi BBM untuk capai target angka kemiskinan (dampak inflasi rendah) karen itu tidak ril, justru yang nikmati orang mampu. 

Sepertinya udah terlalu banyak saya mengoceh, kita sudah saja dulu. Kita lanjutkan lain waktu. hehe :D